Aspek Hak Asasi Manusia

Kebijakan

Perseroan berkomitmen untuk mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya bagi karyawan, dengan menerapkan praktik ketenagakerjaan yang baik dan melindungi karyawan dan para pemangku kepentingan lainnya dari diskriminasi suku, jenis kelamin, ras, usia, dan agama.

Sebagai aset penting, SDM dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan dan kebijakan terkait ketenagakerjaan. Perseroan memberlakukan jam kerja yang sesuai dengan pedoman industri dan standar nasional dan senantiasa berupaya memberikan perlakuan dan kondisi kerja yang adil dan kondusif bagi semua karyawan, termasuk dalam hal kesempatan kerja, pemberian upah yang sesuai, hak mendapatkan pendidikan dan pelatihan, kesempatan promosi, kebebasan berserikat dan bermusyawarah, kebebasan menjalankan kewajiban beribadah, menghindari praktik kerja paksa, serta melarang penggunaan pekerja di bawah umur.

Untuk menjunjung pencapaian dan perlindungan hak-hak pekerja bagi karyawan, Perseroan memfasilitasi karyawan untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Per 31 Desember 2020, seluruh karyawan di pembangkit listrik captive Serang yang dimiliki Perseroan tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang sejak 21 Agustus 2002 dengan nomor pencatatan 96/06.98/SP.MANDIRI/VIII/2002 sebagai anggota Serikat Pekerja Mandiri (SPM) FK3 DSS Serang. Selain itu, hampir seluruh karyawan di pembangkit listrik captive Karawang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang dengan nomor bukti pencatatan PENC.139 PUK FSP KEP SPSI PT Dian Swastatika Sentosa Tbk tertanggal 1 Desember 2003 sebagai anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) DSS Karawang. Pada pembangkit listrik captive Serang dan Karawang, Perseroan juga membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit sebagai forum komunikasi dan konsultasi antara Perseroan dengan Serikat Pekerja yang dilaksanakan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Melalui forum ini, Perseroan dan Serikat Pekerja berupaya untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Perseroan bersama dengan Serikat Pekerja juga telah menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai dasar kebijakan yang mengatur hak dan kewajiban Perseroan dan karyawan. [102-41]

Perseroan juga berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan cara menghormati hak dan martabat orang yang terkena dampak dari kegiatan bisnis Perseroan, dan berupaya mengatasi dampak yang merugikan dari kegiatan operasi.

Sepanjang tahun 2020, Perseroan tidak menerima pengaduan terkait pelanggaran hak asasi manusia.

Program
Berikut ini adalah beberapa rencana dan realisasi program CSR terkait aspek hak asasi manusia yang telah dilaksanakan pada tahun 2020, diperbandingkan dengan realisasi program CSR tahun 2019 dan 2018:

Rencana Tahun 2020
Realisasi Program Tahun 2020
Rekrutmen dan Pengembangan Karir SDM
  • Pada tahun 2020, Perseroan dan entitas anak melakukan rekrutmen dan pengembangan karir SDM yang adil dan setara.
  • Pada tahun 2020, Perseroan dan entitas anak melaksanakan pelatihan kepada sebanyak 19 orang dalam program EDP dan 6 orang dalam program ODP.
Hak Berserikat bagi Karyawan
  • Pada tahun 2020, Perseroan dan entitas anak memfasilitasi kegiatan serikat pekerja di bisnis ketenagalistrikan.
Perayaan Hari Besar Keagamaan dan Hak Politik
  • Pada tahun 2020, Perseroan dan entitas anak memberikan kesempatan kepada setiap karyawan untuk merayakan hari besar keagamaannya dan melaksanakan hak politiknya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).